Pemerintah Desa Mama bersama jajaran pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) menggelar Rapat Koordinasi tentang PKH dan Bantuan Sosial lainnya, dalam upaya memperkuat sinergi antar unsur pelaksana serta memastikan pelaksanaan program bantuan sosial tepat sasaran dan berjalan sesuai regulasi.
Desa Mama, Kecamatan Lopok – 25 Juli 2025
Pemerintah Desa Mama bersama jajaran pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) menggelar Rapat Koordinasi tentang PKH dan Bantuan Sosial lainnya, dalam upaya memperkuat sinergi antar unsur pelaksana serta memastikan pelaksanaan program bantuan sosial tepat sasaran dan berjalan sesuai regulasi.
Rapat yang berlangsung di Balai Desa Mama ini menghadirkan unsur-unsur penting yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program sosial, antara lain:
Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Kabupaten Sumbawa
Pendamping PKH Desa Mama
Kepala Desa Mama, Bapak Mustafa, S.H.
Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Para Kepala Dusun se-Desa Mama
Seluruh Perangkat Desa
Dalam sambutan pembuka, Kepala Desa Mama, Bapak Mustafa, S.H. menegaskan pentingnya koordinasi dan keterbukaan informasi antar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan sosial agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“PKH dan berbagai program bansos lainnya hadir sebagai bentuk perhatian negara terhadap keluarga yang rentan secara ekonomi. Namun keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh ketepatan data dan kelancaran koordinasi antar pihak terkait,” ujar beliau.
Rapat koordinasi ini secara khusus membahas tiga aspek utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial, yaitu:
Proses Penerimaan Bantuan PKH
Koordinator PKH Kabupaten Sumbawa menjelaskan mekanisme validasi dan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, termasuk indikator penilaian kelayakan berdasarkan komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ditekankan pula pentingnya transparansi dalam pemutakhiran data agar benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Penyaluran Bantuan Sosial Lainnya (BANSOS Non-PKH)
Dibahas pula jenis-jenis bantuan sosial non-PKH seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, serta bantuan dari instansi lain. Rapat ini menekankan perlunya integrasi dan koordinasi antara pihak desa dan pendamping sosial agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian data penerima.
Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)
Dalam sesi ini juga dibahas mengenai keikutsertaan masyarakat dalam program JKN, baik yang bersumber dari PBI (Penerima Bantuan Iuran) maupun mandiri. Ditekankan bahwa masyarakat yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) berhak memperoleh subsidi JKN, dan pemerintah desa diharapkan aktif membantu masyarakat dalam mengurus administrasi dan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Di akhir rapat, seluruh peserta menyepakati pentingnya pembentukan forum komunikasi antara pemerintah desa dan pendamping PKH, yang akan berfungsi sebagai wadah diskusi reguler dalam menyikapi dinamika pelaksanaan program bantuan sosial di Desa Mama.
Pihak Pendamping PKH juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks terkait bantuan sosial, serta mendorong keterlibatan aktif para kepala dusun dan RT dalam mengedukasi warganya.
BPD Desa Mama menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan sistem distribusi bantuan sosial yang lebih transparan dan akuntabel, serta berjanji akan ikut mengawasi proses tersebut sesuai fungsi pengawasannya.
Rapat koordinasi ini menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Desa Mama bersama stakeholder sosial dalam menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan bantuan sosial, demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.
???? Disusun oleh: Tim Informasi dan Publikasi Desa Mama
???? Dokumentasi kegiatan dapat dilihat di akun resmi media sosial Pemerintah Desa Mama
